Pedoman Media Siber

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, serta kemerdekaan pers merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, serta Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia pula ialah bagian dari kemerdekaan berkomentar, kemerdekaan berekspresi, serta kemerdekaan pers.

Media siber mempunyai kepribadian spesial sehingga membutuhkan pedoman supaya pengelolaannya bisa dilaksanakan secara handal, penuhi guna, hak, serta kewajibannya cocok Undang- Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Buat itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, serta warga menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber selaku berikut:

 

1. Ruang Lingkup

 

a. Media siber merupakan seluruh wujud media yang memakai wahana internet serta melakukan aktivitas jurnalistik, dan penuhi persyaratan Undang- Undang Pers serta Standar Industri Pers yang diresmikan Dewan Pers.

 

b. Isi buatan pengguna( user generated content) merupakan seluruh isi yang terbuat serta ataupun diterbitkan oleh pengguna media siber, antara lain, postingan, foto, pendapat, suara, video serta bermacam wujud unggahan yang menempel pada media siber, semacam web, forum, pendapat pembaca ataupun penonton, serta wujud lain.

 

2. Verifikasi serta Keberimbangan Berita

 

a. Pada prinsipnya tiap kabar wajib lewat verifikasi.

 

b. Kabar yang bisa merugikan pihak lain membutuhkan verifikasi pada kabar yang sama buat penuhi prinsip akurasi serta keberimbangan.

 

c. Syarat dalam butir( a) di atas dikecualikan, dengan ketentuan:

 

1) Kabar betul- betul memiliki kepentingan publik yang bertabiat menekan;

 

2) Sumber kabar yang awal merupakan sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, serta kompeten;

 

3) Subyek kabar yang wajib dikonfirmasi tidak dikenal keberadaannya serta ataupun tidak bisa diwawancarai;

 

4) Media membagikan uraian kepada pembaca kalau kabar tersebut masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Uraian dilansir pada bagian akhir dari kabar yang sama, di dalam kurung serta memakai huruf miring.

 

d. Sehabis muat kabar cocok dengan butir( c), media harus meneruskan upaya verifikasi, serta sehabis verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada kabar pemutakhiran( pembaharuan) dengan tautan pada kabar yang belum terverifikasi.

 

3. Isi Buatan Pengguna( User Generated Content)

 

a. Media siber harus mencantumkan ketentuan serta syarat menimpa Isi Buatan Pengguna yang tidak berlawanan dengan Undang- Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara cerah serta jelas.

 

b. Media siber mengharuskan tiap pengguna buat melaksanakan pendaftaran keanggotaan serta melaksanakan proses log- in terlebih dulu buat bisa mempublikasikan seluruh wujud Isi Buatan Pengguna. Syarat menimpa log- in hendak diatur lebih lanjut.

 

c. Dalam pendaftaran tersebut, media siber mengharuskan pengguna berikan persetujuan tertulis kalau Isi Buatan Pengguna yang diterbitkan:

 

1) Tidak muat isi bohong, fitnah, sadis serta cabul;

 

2) Tidak muat isi yang memiliki prasangka serta kebencian terpaut dengan suku, agama, ras, serta antargolongan( SARA), dan menyarankan aksi kekerasan;

 

3) Tidak muat isi diskriminatif atas dasar perbandingan tipe kelamin serta bahasa, dan tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, ataupun cacat jasmani.

 

d. Media siber mempunyai kewenangan absolut buat mengedit ataupun menghapus Isi Buatan Pengguna yang berlawanan dengan butir( c).

 

e. Media siber harus sediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar syarat pada butir( c). Mekanisme tersebut wajib disediakan di tempat yang dengan gampang bisa diakses pengguna.

 

f. Media siber harus menyunting, menghapus, serta melaksanakan aksi koreksi tiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan serta melanggar syarat butir( c), sesegera bisa jadi secara sepadan paling lambat 2 x 24 jam sehabis pengaduan diterima.

 

gram. Media siber yang sudah penuhi syarat pada butir( a),( b),( c), serta( f) tidak dibebani tanggung jawab atas permasalahan yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar syarat pada butir( c).

 

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan apabila tidak mengambil aksi koreksi sehabis batasan waktu sebagaimana tersebut pada butir( f).

4. Pencantuman Pedoman

Media siber harus mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara cerah serta jelas.

5. Sengketa

Evaluasi akhir atas sengketa menimpa penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini dituntaskan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

( Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers serta komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Sumber : Dewan Pers